Peran Mahasiswa dalam Pelaksanaan Praktek Good Governance

 Praktek Good Governance merupakan penggunaan kewenangan ekonomi, administrasi, dan politik demi mengelola kepentingan negara di semua tingkat pemerintahan. Semua mekanisme, lembaga-lembaga dan proses dimana warga masyarakat mengutarakan kepentingan dengan menggunakan hak hukum, menjembatani perbedaan, dan memenuhi kewajiban.

Salah satu yang menjadi persoalan yang merebak adalah good governance agenda reformasi di Indonesia. Dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik perlu adanya penataan diri dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Praktek Good Governance Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut maka perlu melaksanakan prinsip-prinsip good governance yang dianut Indonesia yakni :

Partisipasi

Konsep partisipasi adalah konsep yang berhubungan langsung dengan kedudukan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Institusi negara dipahami sebagai institusi yang dimiliki oleh semua masyarakat atau warga negara. Karena mereka memiliki hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Konsep partisipasi tidak berhenti pada sejauh mana partisipasi dalam pemerintahan saja. Namun sejauh mana pemerintah membuka jalur partisipasi tersebut. Konepnya, semakin terbuka lebar kesempatan berpartisipasi maka semakin baik tata kelola pemerintahan yang dijalankan setiap daerah.

Transparansi Kelola

Pada dasarnya Praktek Good Governance yang baik harus mampu menjamin transparansi semua bidang tentang pengelolaan informasi. Terutama transparansi penyusunan rencana anggaran, pemilihan pejabat, penggunaan anggaran, serta proses pemilihan umum. Prinsip transparansi ini adalah prinsip demokrasi. Tata kelola pemerintah harus dapat diketahui semua warga negara. Prinsip demokrasi didasarkan pada asumsi bahwa negara merupakan milik rakyat.

Taat Hukum

Kedudukan yang paling penting adalah hukum. Hukum merupakan manifestasi dari konsensus dari warga negara. Hukum haruslah berjalan adil dan berjalan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan harkat dan martabat suatu negara. Hukum yang adil maka warga negara merasakan jaminan hukum yang jelas. Hal ini menjadi hal utama karena penghormatan warga negara pada penegakan hukum menjadi penentu penghormatan warga itu sendiri.

Responsif

Begitu juga dengan tata kelola pemerintahan yang baik sangat ditentukan dari kecepatan respon pemerintah di berbagai macam persoalan di masyarakat. Responsif terhadap permasalahan baik ringan maupun berat sangatlah penting. Hal ini menjadi poin penting pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik. Semakin cepat pemerintah dalam menangani permasalahan maka semakin baik tata kelola pemerintahan tersebut.

Peran mahasiswa dalam mengawal transparansi dan tata kelola pemerintahan sangatlah penting dalam memahami jalannya roda pemerintahan. Mahasiswa memiliki peran penting dalam partisipasi publik dan membangun pemerintahan menjadi lebih baik lagi. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, peran perguruan tinggi sangat strategis mendukung upaya penataan dan kelola pemerintahan. Dengan melakukan perubahan yakni mengkonstruksi pikiran positif dalam rangka praktek good governance.

Baca juga: Upaya Penanggulangan Raja-Raja Kecil Musuh KPK Pada Pelaksanaan Otonomi Daerah